Dirjen Bina Keuangan Daerah: DPRD Bukan Legislatif seperti DPR RI dan Berada di Bawah Garis Komando Presiden

Satu-satunya Perda yang Tidak Boleh Diinisiasi DPRD adalah APBD

Dirjen juga menekankan bahwa Perda APBD merupakan satu-satunya regulasi yang hanya boleh diajukan oleh kepala daerah, karena:

Baca juga: PAM Tirta Karajae Parepare Perpanjang Kontrak Layanan Digital dengan Telkom, Fokus pada Stabilitas dan Kapasitas Jaringan

APBD merupakan manifestasi visi–misi kepala daerah,

kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan (Pasal 65 UU 23/2014),

dan DPRD hanya memberikan persetujuan politik, bukan merancang substansi teknokratisnya.

Baca juga: Pemkot Parepare Sukses Menjadi Kota Sehat Tingkat Provinsi Sulsel

Perkada APBD Jika Terjadi Kebuntuan

Dirjen mengingatkan bahwa apabila terjadi kebuntuan antara DPRD dan pemerintah daerah:

“APBD dapat ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Negara tidak boleh berhenti hanya karena kebuntuan politik.”

Baca juga: Pemkot Parepare Buka Seleksi Direktur Perumda Air Minum Tirta Karajae, Cari Figur Pemimpin yang Visioner

Ini adalah bentuk jalan konstitusional agar pelayanan publik tetap berjalan.