Mitra Terkini
Terkini, Parepare – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 14 November 2025, dengan agenda Penyampaian Tanggapan Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Kaharuddin Kadir tersebut dinyatakan kuorum setelah dihadiri oleh 17 anggota dewan. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota, termasuk para Asisten, Kepala OPD, serta seluruh Camat dan Lurah.
Tanggapan Wali Kota disampaikan oleh Wakil Wali Kota Parepare, H. Hermanto, yang secara umum menyatakan kesepakatan pemerintah daerah terhadap sejumlah masukan kunci dari fraksi-fraksi.
Transformasi dan Visi Pembangunan: Menanggapi Pandangan Fraksi Gerindra, Pemkot menyetujui perlunya penganggaran signifikan pada anggaran fiskal daerah, transformasi digital, dan optimalisasi pajak daerah berbasis data.
Hal ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan yang progresif, beralih dari paradigma pasif, serta perlunya penyiapan paket proyek yang "siap jual" demi mendukung ketahanan pangan, energi, UMKM, dan perlindungan sosial.
Insentif dan Tata Kelola: Menjawab kekhawatiran dari Fraksi Gemoy, Pemkot berkomitmen untuk meningkatkan insentif bagi RT dan RW serta memastikan Satuan Tugas Terpadu tidak tumpang tindih dengan tugas pokok mereka.
Pemkot juga menekankan bahwa prioritas kebijakan dalam mencetak pengusaha baru adalah menciptakan ekosistem berusaha yang sehat untuk menghindari dampak buruk pada ekonomi masyarakat.
Tata Kelola Keuangan dan Infrastruktur: Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Golkar atas dukungan terhadap ketaatan administrasi dan keuangan, serta berterima kasih kepada Fraksi Kerabat dan Fraksi Nasdem yang mendorong APBD 2026 menjadi instrumen perlindungan UMKM dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan.
Terkait infrastruktur, Wakil Wali Kota mengimbau masyarakat untuk melaporkan jalan rusak guna penanganan yang cepat.
Terkait anggaran keolahragaan, Pemkot menjelaskan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya belanja daerah. Pemerintah menegaskan akan memprioritaskan kebutuhan pokok dan pembiayaan yang bersifat mengikat dalam alokasi anggaran.
Setelah mendengarkan tanggapan Wali Kota, Ketua DPRD Kaharuddin Kadir mengumumkan jadwal pembahasan Rancangan Perda APBD 2026 akan dilakukan secara maraton dan intensif.
Pembahasan dijadwalkan dimulai segera setelah salat Jumat pada hari yang sama. Jika belum selesai, pembahasan akan dilanjutkan pada Sabtu dan bahkan Minggu.
Demi efisiensi waktu, Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan hingga malam hari. DPRD menargetkan seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat rampung sepenuhnya pada Senin pekan depan.
