Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menerima penghargaan istimewa dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, S.Ag., M.Pd, dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin langsung panen perdana penangkaran benih padi musim tanam tahun 2025 di areal persawahan seluas lebih dari 2 hektar di Abbanuangnge, Kelurahan Wattang Bacukiki, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Wali Kota Parepare, Tasming Hamid bersama Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda melakukan patroli udara menggunakan helikopter Polri, Minggu 20 Juli 2025.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, khususnya INKANAS Sulsel dan Batalyon B Pelopor Brimob Polda Sulsel, atas inisiatif menyelenggarakan Kejuaraan Karate INKANAS Sulsel Seri I di Kota Parepare, Jumat 18 Juli 2025.
Komitmen Pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota Tasming Hamid dalam mendorong pemerataan akses pendidikan kembali ditunjukkan melalui penyerahan seragam sekolah gratis bagi ribuan siswa dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kota Parepare.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri sekaligus membuka kegiatan diskusi publik yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Parepare dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Kota Parepare kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui kerja sama strategis dengan perguruan tinggi.
Pemerintah Kota Parepare menyatakan sikap tegas terhadap segala bentuk kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), menyusul mencuatnya dugaan ketidakadilan dalam seleksi jalur zonasi.