Pemerintah Kota Parepare menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 secara khidmat. Wali Kota Parepare memimpin langsung upacara yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Wali Kota Parepare, dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, TNI, Polri, veteran, tokoh masyarakat, serta pelajar.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, melakukan kunjungan ke Masjid Nurul Mukhlisin. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Religiusitas Tahun 2025 yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menjamu sejumlah pedagang Pasar Lakessi di Rumah Adat, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Rabu malam 5 November 2025.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, membuka Turnamen Sepak Bola Usia Dini Wali Kota Cup Parepare 2025 untuk kategori U-11, U-13, dan U-15 di Lapangan Andi Makassau, Kamis 6 November 2025.

Pemerintah Kota Parepare resmi menyerahkan, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare, tahun Anggaran 2026, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Parepare, melalui rapat Paripurna, Selasa 4 November 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, memberhentikan hak Interpelasi kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang diumumkan langsung Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare dalam rangka Penyerahan KUA-PPAS APBD 2026, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare, Selasa 4 November 2025.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, meninjau langsung hari terakhir pelaksanaan program pengerukan dan pembersihan Sungai di Kelurahan Lompoe.

Pemerintah Kota Parepare menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini meraih dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulsel atas capaian kinerja dalam dua kategori utama, yakni penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare harus menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026. Pasalnya, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp101 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah lonjakan inflasi dengan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui peningkatan daya beli masyarakat.