Mitra Terkini
Terkini, Parepare— Satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Tasming Hamid-Hermanto, menunjukkan sejumlah perkembangan pada indikator pembangunan daerah sekaligus implementasi program prioritas yang dijanjikan saat kampanye. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik mencatat tren perbaikan di berbagai sektor di Kota Parepare.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan turun dari 5,27 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 80,97 menjadi 81,50, diikuti kenaikan angka harapan hidup dari 74,63 tahun menjadi 74,90 tahun.
Dari sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah tercatat 14,62 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 10,89 tahun. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita meningkat dari Rp14,92 juta menjadi Rp15,41 juta, tingkat pengangguran menurun dari 5,23 persen menjadi 4,98 persen, serta ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) turun dari 0,376 menjadi 0,344.
Produksi padi juga meningkat 0,88 persen, dari 4,98 ribu ton menjadi 5,02 ribu ton Gabah Kering Giling.
Selain indikator makro tersebut, pemerintah kota menyatakan sejumlah program prioritas yang dijanjikan saat kampanye mulai dijalankan secara bertahap.
Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong kemudahan investasi dan perizinan dengan mempercepat layanan birokrasi serta memperkuat kepastian usaha. Di sisi lain, kebijakan prioritas tenaga kerja lokal mulai diterapkan dalam berbagai proyek pembangunan agar masyarakat setempat mendapat manfaat langsung.
Program 1.000 pengusaha baru juga mulai berjalan melalui pelatihan kewirausahaan dan penguatan UMKM. Meski demikian, pemerintah menilai program ini membutuhkan dukungan ekosistem yang lebih luas, termasuk akses permodalan dan pasar.
Di bidang pendidikan, program seragam sekolah gratis menjadi salah satu yang paling cepat dirasakan masyarakat. Selain itu, program beasiswa Parepare Cerdas mulai dijalankan untuk membantu pelajar melanjutkan pendidikan.
Pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial, pemerintah menjalankan program BPJS gratis bagi masyarakat, serta menyalurkan bantuan sosial seperti perlengkapan jenazah dan penyediaan lahan pemakaman. Program bedah rumah juga telah dilaksanakan meski masih terbatas pada sejumlah penerima manfaat.
Di internal pemerintahan, kebijakan peningkatan TPP ASN, guru, dan tenaga kesehatan mulai diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah juga menaikkan insentif RT/RW dan kader sosial, serta memberikan insentif bagi guru mengaji dan pegawai syara’ sebagai bagian dari penguatan aspek sosial dan keagamaan.
