Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.
Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Parepare resmi menetapkan Amarun Agung Hamka sebagai Ketua Umum Pengurus PBSI Kota Parepare periode 2026--2030.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Hiswana Migas Parepare menggelar pelatihan upskilling bagi operator dan pengawas SPBU untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan HSSE, serta implementasi Program Subsidi Tepat.
Menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya yang bertugas di Kota Parepare.
Sebanyak 125 warga lanjut usia (lansia) memadati Kantor Pegadaian Area Parepare pada Selasa 30 Juni 2026, untuk mengikuti program "Sehat Bersama Pegadaian", sebuah kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang disertai pembagian paket sembako. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian PT Pegadaian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus implementasi komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Pemerintah Kota Parepare melakukan penataan aset daerah salah satunya tanah dan bangunan yang berada di Jalan Bau Masseppe yang saat ini ditempati oleh Inkubator binaan Dinas Tenaga Kerja Pojok UMKM.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, turun langsung menyalurkan bantuan beras sejahtera (Rastra) kepada warga penerima manfaat di empat kelurahan, yakni Kelurahan Cappa Galung, Kampung Baru, Lompoe, dan Lapadde, Senin (15/6/2026).
Wali Kota Parepare Tasming Hamid menegaskan akan memperketat disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Parepare. Mulai bulan depan, kehadiran ASN dalam apel maupun kegiatan pemerintahan akan menjadi dasar evaluasi tambahan penghasilan pegawai (TPP).