Temui Demonstran dari Tiga Ormas, Arifuddin Idris: Vaksin Anak Guna Memotong Mata Rantai Penyebaran Sesuai Permenkes

Terkini.id, Parepare – Tiga Organisasi Masyarakat di Kota Parepare melakukan aksi demontrasi dalam rangka menolak vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun di Kota Parepare, para demonstran tersebut mulai melakukan aksinya di Kantor Dinas Pendidikan Kota Parepare, yang diterima langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Arifuddin Idris, kemudian melanjutkan di Kantor Wali Kota Parepare dan berakhir di Kantor DPRD Kota Parepare, Senin 24 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Arifuddin Idris mengatakan, pemberian Vaksin kepada para anak usia sekolah atau anak usia 6 hingga 11 tahun sudah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia nomor Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang pelaksanaan Vaksin Covid-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun.

“Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam penerapan Vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun ini sudah sesuai dengan Permenkes dan kebijakan itu datangnya dari Pemerintah Pusat, namun dalam proses vaksin tersebut sama sekali tidak ada paksaan bagi anak, karena kita lakukan koordinasi terlebih dahulu kepada orang tua, kemudian tekhnis pelaksanaan Vaksin itu bukan di Dinas Pendidikan tapi dinas Pendidikan hanya melaksanakan fungsi pengelolaan pendidikan,”katanya.

Baca Juga: Dinkes Kolaborasi PKK Parepare Ingatkan Pentingnya Imunisasi Anak Pada Momentum...

Arifuddin, menjelaskan, kebijakan vaksin Covid-19 ini sama sekali tidak menganggu aktivitas belajar mengajar, dan tidak membatasi pendidikan atau melarang belajar bagi para siswa yang belum vaksin, hanya saja ada metode penerapan yang berbeda yang kita terapkan.

“Kalau anak yang sudah vaksin itu kita buka ruang untuk melakukan pendidikan tatap muka (PTM) sementara siswa yang belum melakukan vaksin itu akan kita layani pendidikannya melalui online, jadi disini tidak ada paksaan dan sama sekali tidak merugikan pendidikan anak tersebut,”pungkas dia.

Baca Juga: Pangerang Rahim Motivasi OPS Pertahankan Kualitas Pelayanan Publik Implementasi Dari...

Dia juga mengklaim jika antara Demonstran dengan Dinas Pendidikan sebenarnya ada miss komunikasi yang terjadi, sehingga para demonstran ini tidak paham tentang petunjuk tekhnis pelayanan Pendidikan yang diterapkan dalam memutus mata rantai Penyebaran Covid-19 ini.

“Yang jelas soal penerimaan pendidikan kami sama sekali tidak ada yang dirugikan, semua kita berikan pelayanan pendidikan, dan ini yang harus mereka pahami terlebih dahulu, kalau dikatakan tidak adilnya sistem pendidikan bagi siswa yang belum vaksin, saya fikir itu keliru karena semua kami layani disini tidak ada yang tidak bersekolah hanya sistem saja yang kami bedakan, justru yang perlu mereka pertanyakan bagaimana sistem daring ini apakah efektif atau tidak, nah itu yang memang perlu untuk dikaji secara berkelanjutan,”jelas Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Kepala Disdikbud menambahkan bahwa pemberian vaksin ini merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid dan menciptakan herd immunity di sekolah. 

Baca Juga: Pangerang Rahim Motivasi OPS Pertahankan Kualitas Pelayanan Publik Implementasi Dari...

“Tujuan pemberian vaksin ini juga semata-mata untuk memutus mata rantai Penyebaran Covid-19 dan menciptakan herd Immunity di Sekolah,”tandas Arifuddin.

Bagikan